Di Tengah Ketidakpastian Global, Pemerintah Perpanjang Kebijakan WFH Dua Bulan
By Admin
Dok. Setneg
nusakini.com, Jakarta — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah melanjutkan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan.
Keputusan tersebut dibahas dalam rapat Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/05/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan itu diambil sebagai bagian dari paket langkah ekonomi pemerintah menghadapi kondisi global yang belum stabil.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif ekonomi untuk menjaga aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat pada kuartal kedua tahun ini.
Menurut Airlangga, pemerintah berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan eksternal yang dipengaruhi situasi geopolitik dan perlambatan ekonomi global.
Dalam rapat yang sama, pemerintah juga menerima laporan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Pemerintah disebut tengah menyelesaikan seluruh aturan pendukung, mulai dari regulasi Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
Selain itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar kebijakan baru dapat dipahami secara menyeluruh oleh asosiasi dan perusahaan terkait.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha di tengah tantangan global yang masih berlangsung.